Dewanggaumroh.com - Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jamaah haji reguler tahun 1447 H/2026 M tahap pertama resmi berakhir hari ini. Kementerian Haji dan Umrah RI mencatat, tingkat pelunasan telah mencapai hampir tiga perempat dari total kuota nasional.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI, Ian Heriyawan, menyampaikan bahwa hingga penutupan tahap I, ratusan ribu jamaah telah menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya haji. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan data kementerian, capaian pelunasan tertinggi berasal dari Kalimantan Tengah, disusul Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, beberapa wilayah masih mencatatkan tingkat pelunasan yang relatif rendah, antara lain Aceh, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Ian menjelaskan bahwa kondisi di Aceh dipengaruhi oleh bencana alam berupa banjir besar dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Selain Aceh, dua provinsi lain di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat, juga terdampak situasi serupa. Meski demikian, Sumatera Barat justru menunjukkan capaian pelunasan yang melampaui rata-rata nasional, berbeda dengan Sumatera Utara yang masih berada di bawah angka nasional.

Sebagai bentuk perhatian terhadap jamaah yang terdampak musibah, pemerintah memberikan kesempatan tambahan melalui pelunasan Bipih tahap kedua. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan hak jamaah haji tetap terpenuhi meskipun menghadapi kondisi darurat.

Pelunasan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 Januari 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi sejumlah kelompok tertentu, di antaranya jamaah yang sebelumnya mengalami kendala pembayaran, pendamping jamaah lanjut usia, jemaah penyandang disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah dari mahram atau anggota keluarga, serta jamaah cadangan sesuai urutan keberangkatan.

Ian mengingatkan calon jamaah haji yang akan mengikuti pelunasan tahap kedua agar segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratan. Mengingat jadwal pelunasan berdekatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, kelengkapan administrasi terutama syarat istithaah kesehatan perlu dipastikan sejak dini.

Kementerian Haji dan Umrah RI juga menegaskan bahwa seluruh proses pelunasan biaya haji harus mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan pihak tertentu dan meminta biaya tambahan di luar aturan.

Jika ditemukan praktik pungutan tidak resmi, jamaah diminta segera melaporkannya melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten/kota atau melalui saluran resmi kementerian, baik media sosial maupun alamat email pengaduan.